VLOG

Menkeu: Kenaikan Gaji TNI Tunggu Presiden

Kementerian yang akan menerima remunerasi harus bersabar karena masih menunggu keppres.
Jum'at, 17 Desember 2010
Oleh : Arinto Tri Wibowo, Agus Dwi Darmawan
Agus Martowardojo (kiri) berdiskusi dengan Anny Ratnawati (kanan)

VIVAnews - Kementerian Keuangan siap mengucurkan anggaran remunerasi untuk enam kementerian/lembaga seperti yang disetujui pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Porsi anggaran terbesar untuk kenaikan gaji prajurit TNI dan polisi.

Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan anggaran remunerasi itu telah disiapkan dan dialokasikan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2010. Namun, kapan waktu pengucurannya, Agus belum bisa memastikannya.

"Pokoknya segera," kata Agus di kantor Kementerian Keuangan, Jumat 17 Desember 2010.

Ia memastikan bahwa pemberian remunerasi itu akan diumumkan ke publik untuk transparansi. Tapi, dia melanjutkan, kementerian/lembaga yang akan menerima harus bersabar karena masih menunggu keputusan dari presiden.

"Itu (pembayaran) nanti setelah keputusan presiden turun, akan segera kami cairkan," kata dia. Namun, berapa anggaran 'rapelan' yang disiapkan untuk membayar remunerasi itu, Agus tidak mengingatnya. "Yang jelas negara sudah menyiapkan anggaran untuk pembayaran itu," tuturnya.

Remunerasi adalah tunjangan yang akan diberikan kepada pegawai atau karyawan atas perbaikan kinerja. Buntutnya, penghasilan atau gaji yang akan diterima oleh pegawai akan meningkat.

Seperti diketahui, DPR telah menyetujui anggaran yang diajukan pemerintah untuk reformasi birokrasi sebesar Rp5,3 triliun bagi TNI dan Polri. Anggaran sebesar Rp3,3 triliun itu diperuntukkan bagi 466.773 prajurit dan pegawai negeri sipil (PNS). Sementara itu, untuk Polri sebesar Rp1,9 triliun bagi 415.557 polisi dan PNS. (hs)

Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso berharap dana tersebut digunakan untuk kesejahteraan anggota TNI dan Polri, khususnya pangkat yang rendah. Terutama bagi prajurit yang menjaga di perbatasan dan pulau terpencil.

"Kalau untuk pejabat tinggi, jangan dulu lah, kami mengetok palu untuk prajurit yang membutuhkan," ujarnya.

Tunjangan itu akan dibayarkan dengan cara dirapel langsung enam bulan. Priyo berharap remunerasi itu dapat dibayarkan pada Januari 2011. "Saya minta Januari dibayarkan, sebagai hadiah tahun baru. Ini semacam apresiasi dari kami atas pengabdian mereka," ujarnya.

Remunerasi itu disetujui dalam rapat koordinasi DPR dengan Menkopolhukam Djoko Suyanto, Menko Kesra Agung Laksono, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara EE Mangindaan, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, Menteri Keuangan Agus Martowardojo, wakil dari Panglima TNI, dan Kapolri. (hs)

File Not Found
TERKAIT